JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan gebrakan besar diawal pemerintahannya.
Belum genap sebulan menjadi presiden, Prabowo telah meluncurkan kebijakan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil setelah pertemuan intensif antara Presiden dan pimpinan serikat buruh.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan rekomendasi kenaikan UMP sebesar 6%. Namun, Prabowo memutuskan untuk menambah 0,5% guna memberikan ruang lebih bagi peningkatan daya beli pekerja, terutama pekerja lajang.
“Setelah membahas dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025,” ungkap Prabowo di Istana Negara, Jakarta dikutip Sabtu, 30 November 2024.
Sebelumnya, Prabowo telah mengumumkan kebijakannya untuk mendukung kesejahteraan guru di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru non-ASN akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta per bulan.
“Walaupun berkuasa baru 1 bulan kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan paling keras,” kata Prabowo.
Prabowo memastikan bahwa kebijakan peningkatan kesejahteraan ini mencakup guru ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan non-ASN.
Adapun, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan Non – ASN pada tahun 2025 akan ditingkatkan menjadi Rp 81,6 triliun, atau naik Rp 16,7 triliun.
Prabowo juga menargetkan sebanyak 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik pada 2025 setara 64,4%, atau meningkat 650 guru dibanding 2024.
Selain itu, pemerintah juga mendorong kualitas guru dengan dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 806.486 guru ASN maupun non-ASN bagi yang telah memenuhi kualifikasi atau berstatus pendidikan D4 dan S1.
“Sekarang ini juga masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 dan S1, secara bertahap mulai 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1,” katanya.
Prabowo menyampaikan pemerintah masih membahas upaya peningkatan kesejahteraan guru non ASN yang belum mendapat sertifikasi. Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan melalui cash transfer yang besaran dan jumlahnya akan disampaikan pada 2025. (PC Network)
